Pahami aturan terbaru PMK No. 37 Tahun 2025 tentang pajak seller online. Ketahui siapa yang terkena, bagaimana mekanisme pemotongan pajak oleh marketplace, dan apa yang harus dilakukan pelaku usaha.

PMK Terbaru Seller Online: Apa yang Berubah?

Pemerintah resmi menerapkan mekanisme baru pemungutan pajak bagi penjual online melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan bertindak sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari transaksi penjual.

Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelaku usaha online. Sebagian mengira pemerintah menciptakan pajak baru, padahal kenyataannya tidak demikian.

Yang berubah bukan jenis pajaknya, melainkan cara pemungutannya.

Apakah Ini Pajak Baru?

Jawabannya tidak.

Sebelum adanya PMK ini, setiap pelaku usaha memang sudah memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melalui PMK No. 37 Tahun 2025, pemerintah hanya memindahkan proses pemungutan pajak dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh penjual menjadi dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk.

Tujuan utamanya adalah:

• meningkatkan kepatuhan perpajakan,

• menyederhanakan administrasi,

• memberikan kepastian hukum,

• menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Bagaimana Cara Kerja Sistem Baru?

Sebelumnya alurnya seperti ini:

1. Seller menerima pembayaran.

2. Seller menghitung pajaknya sendiri.

3. Seller menyetor pajak secara mandiri.

4. Seller melaporkan dalam SPT.

Sekarang mekanismenya berubah menjadi:

1. Pembeli melakukan transaksi.

2. Marketplace menerima pembayaran.

3. Marketplace menghitung dan memungut PPh sesuai ketentuan.

4. Marketplace menyetor pajak ke negara.

5. Seller menerima bukti pemungutan untuk keperluan administrasi perpajakan.

Dengan sistem ini, beban administrasi penjual menjadi lebih sederhana.

Marketplace Apa Saja yang Sudah Ditunjuk?

Pada tahap awal implementasi, DJP telah menunjuk beberapa marketplace besar sebagai pemungut PPh, yaitu:

• Shopee

• Tokopedia

• Lazada

• Blibli

Ke depan, daftar ini dapat bertambah sesuai penunjukan pemerintah.

Siapa yang Terkena Aturan Ini?

Secara umum, aturan ini berlaku bagi Pedagang Dalam Negeri yang melakukan penjualan melalui marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh.

Namun, perlakuan pajaknya tetap mengikuti status perpajakan masing-masing wajib pajak. Bagi pelaku usaha yang masih memenuhi ketentuan usaha dengan peredaran bruto tertentu, pemungutan dapat diperhitungkan sesuai aturan yang berlaku. Sementara bagi wajib pajak lainnya, pemungutan tersebut dapat menjadi kredit pajak pada SPT Tahunan.

Artinya, besarnya kewajiban pajak tetap bergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku bagi masing-masing pelaku usaha.

Apa yang Harus Dilakukan Seller?

Sebagai pelaku usaha online, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan.

1. Pastikan Data Pajak Sudah Benar

Periksa apakah NPWP atau NIK yang digunakan sudah sesuai dengan data DJP.

2. Simpan Bukti Pemungutan

Marketplace akan menyediakan bukti pemungutan pajak. Dokumen ini penting saat menyusun SPT Tahunan.

3. Catat Omzet dengan Rapi

Walaupun marketplace membantu pemungutan, seller tetap wajib memiliki pencatatan omzet yang baik.

4. Tetap Laporkan SPT

Pemungutan oleh marketplace tidak menghapus kewajiban pelaporan SPT Tahunan apabila Anda memang diwajibkan melapor.

Apakah Seller Akan Membayar Pajak Dua Kali?

Tidak.

Banyak seller khawatir akan terjadi pajak berganda.

Faktanya, pemungutan oleh marketplace hanyalah perubahan mekanisme administrasi. Pajak yang dipungut dapat diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan sehingga tidak dimaksudkan menjadi pungutan ganda.

Dampak Positif PMK Ini

Walaupun sempat menimbulkan kekhawatiran, aturan ini juga membawa beberapa manfaat.

• Administrasi perpajakan menjadi lebih mudah.

• Mengurangi risiko salah hitung pajak.

• Meningkatkan kepatuhan usaha.

• Mempermudah proses pemeriksaan apabila diperlukan.

• Menciptakan persaingan yang lebih sehat antara pelaku usaha.

Kesimpulan

PMK Nomor 37 Tahun 2025 bukanlah aturan yang menciptakan pajak baru bagi seller online. Regulasi ini hanya mengubah mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan dengan menunjuk marketplace sebagai pihak yang memungut pajak atas transaksi penjual.

Bagi pelaku usaha online, langkah terbaik adalah memahami aturan ini, memastikan data perpajakan sudah benar, menyimpan bukti pemungutan, mencatat omzet secara tertib, dan tetap memenuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai ketentuan.

Dengan memahami mekanisme terbaru ini, seller dapat menjalankan bisnis dengan lebih tenang, patuh terhadap regulasi, dan terhindar dari kesalahan administrasi perpajakan di masa mendatang.